Peran Entitas Perantara dalam Penerapan Hambatan Perdagangan Nontarif pada Rantai Pasok Komoditas Primer Indonesia ke Pasar Eropa

Buku  ini memberikan perhatian pada entitas perantara yang memiliki lingkup aktivitas lintas batas dalam memastikan berjalannya perubahan tata kelola rantai pasok. Entitas perantara tersebut bergerak dengan adanya penerapan non-tariff measures (NTM) Uni Eropa (UE) yang ditujukan untuk melindungi kepentingan keamanan masyarakat Eropa dalam keberlanjutan produksi dan konsumsi komoditas. Sebagai sebuah kebijakan, NTM UE adalah meta-standard yang menjadi panduan bagi negara anggota, organisasi bisnis, dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam implementasi kebijakan tersebut dengan berbagai bentuk motivasi antara lain terhindar dari sanksi keanggotaan UE, profit bisnis, dan ketersediaan sumber daya maupun tujuan moral dan normatif dalam mewujudkan tata kelola produksi, distribusi dan konsumsi komoditas primer yang berkelanjutan. Buku ini secara spesifik memberikan penekanan bahwa faktor imbal ini dibentuk oleh kebijakan nontarif (non-tariff measures/NTM) yang diterapkan oleh UE menggerakkan aktivitas entitas perantara dalam melakukan perubahan tata kelola produksi dan distribusi komoditas. Aktivitas ini bersinggungan dengan pelaku rantai pasok dari third national countries, tidak terkecuali Indonesia. Singgungan ini menjadikan posisi negara anggota, organisasi bisnis, dan masyarakat sebagai entitas perantara yang memastikan terjadinya perubahan tata kelola rantai pasok komoditas primer di Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan NTM yang ditetapkan oleh UE. Entitas tersebut akan mendorong penerapan sertifikasi dan standarisasi produksi untuk menjamin sistem keterlacakan komoditas primer Indonesia ke pasar Eropa. Entitas tersebut juga bergerak untuk menjalin kerja sama kolaboratif dengan pelaku usaha serta pemerintah dalam memperbaiki tata kelola produksi dan distribusi komoditas. Pada relasi supranasional dan politik dalam pemerintahan Eropa, entitas perantara berperan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan perubahan kebijakan terkait NTM yang dilakukan oleh UE.